Amankah motor custom saat ada razia polisi?

Custombike- Pertanyaan diatas sering kali di tanyakan di forum-forum maupun grup pecinta motor custom.Kebanyakan adalah penghobi baru atau pecinta motor custom yang was-was jika tercyduk saat ada razia dari kepolisian.


Amankah motor custom saat ada razia polisi?
Razia polisi
 Lantas apa jawabanya?.Jawabanya adalah fifty-fifty,bisa kena bisa juga lolos.Tapi yang paling aman nya adalah anda harus tetap mematuhi peraturan kendaraan bermotor.Pastikan motorcustom anda memiliki kelengkapan-kelengkan part nya seperti,spion spakbor lampu depan belakang,lampu sein dan surat-surat kendaraan anda.

 Jika anda sudah melengkapi semuanya,kemungkinan akan lebih aman.Berikut ini adalah tips-tips custom yang aman dari razia:
1.Bangunlah motorcustom anda di bengkel custom yang sudah punya nama dan mampu menyediakan  surat keterangan modifikasi.Hal ini sangat penting untuk menunjukan bahwa motor custom anda layak dan aman dikendarai di jalan raya.
2.Pemilihan bahan motor custom harus dari motor yang legal,ada stnk BKPB dan pajak dalam kondisi hidup.Kita tahu sendiri,kebanyakan motor custom ini pajaknya banyak yang mati bahkan ada juga yang nopaper alias tidak ada surat resminya,tentunya akan sangat berbahaya kalau ada razia dan anda mengendarai motor yang tidak ada surat-suratnya .Untuk itu pilihlah/belilah motor custom yang lengkap dan hidup pajaknya.
3.Modiflah motor custom sewajarnya,dalam artian jangan model yang ekstrim sekali.Karena beberapa model motor custom ada juga yang membahayakan pengguna jalan lain.

Ada baiknya juga sebagai pecinta dan pengendara motor custom untuk mengetahui tentang peraturan pemerintah mengenai modifikasi motor.karena dendanya lumayan juga gaess bisa nyampe 24 juta kan ngeri ya..Berikut ini adalah perpu mengenai modifikasi gaes:

Adapun mengenai modifikasi menurut Kententuan Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
 
Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) juncto Pasal 123 ayat (1) huruf bjuncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek:
1.    rancangan teknis;
2.    susunan;
3.    ukuran;
4.    material;
5.    kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6.    sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7.    tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
 
Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012.
 
Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:
-          modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
-          modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
-          Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.
 
Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas:
1.    pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2.    penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
 
Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.
 
Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No.22/2009.
 
Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
 
Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No.55/2012.
 
Berdasarkan hal-hal kami sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.22/2009 dan PP No.55/2012.
 
Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).
 
Kemudian, dalam hal mengenai izin sebagaimana yang Saudara maksudkan dalam pertanyaan kedua, dapat kami jelaskan bahwa pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 dan PP No. 55/2012 maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut.

Itulah tadi mengenai pertanyaan  Aman tidaknya  motor custom saat ada razia polisi.Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua pecinta motor custom.Semoga bermanfaat.
Salam customindonesia!!!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Amankah motor custom saat ada razia polisi?"

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang sesuai topik,spam dan link hidup akan langsung dihapus admin

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel